DESMOND & JASMADI PERTANYAKAN KEADILAN: AJUN DITUNTUT 8 BULAN, IRZA DIDUGA GELAPKAN MOBIL, TRUK & UANG SOLAR UNTUK SLOT - UNSUR PENGGELAPAN DINILAI TERPENUHI

PALEMBANG, Jendela Educati Sumatera Selatan ( JES NEWS)

Tim kuasa hukum Junaedi alias Ajun meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang untuk benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan bagi kliennya dalam perkara yang menjerat terdakwa Irza Prasetya bin Amir Chandra.

Mereka menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai janggal dan harus menjadi perhatian hakim: persoalan uang perdamaian Rp300 juta yang sudah keluar, perbedaan tuntutan pidana yang tidak adil, hingga pemenuhan unsur dugaan penggelapan dalam hubungan kerja.

Hal itu disampaikan dengan tegas oleh Desmond Simanjuntak dan Jasmadi selaku kuasa hukum Ajun, seusai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari tim kuasa hukum Irza di PN Palembang, Senin (19/10/2026).

Desmond mengatakan pihaknya sangat menghormati hak terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan. Namun, menurut dia, argumentasi dalam pleidoi tersebut perlu diuji secara ketat dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta seluruh alat bukti yang terungkap secara terang benderang selama persidangan.

“Menurut analisis kami, jika dibandingkan dengan keterangan-keterangan dan alat bukti yang sebagian besar sama dalam perkara sebelumnya, dugaan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan terdakwa sudah terlihat jelas dan sangat terang,” kata Desmond dengan nada serius.

Ia menilai pembelaan yang disampaikan kuasa hukum Irza belum sepenuhnya menggambarkan fakta persidangan yang sebenarnya. Menurut dia, fakta-fakta yang terungkap seharusnya dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif, bukan hanya bagian yang dinilai menguntungkan terdakwa saja.

*Soroti Perbedaan Tuntutan: Ajun Dituntut 8 Bulan*

Tim kuasa hukum Ajun juga secara khusus menyoroti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya dalam perkara sebelumnya. Ajun dituntut delapan bulan penjara sebelum akhirnya dijatuhi hukuman enam bulan oleh majelis hakim.

Desmond mengaku sangat kecewa dan meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan konsistensi dan rasa keadilan dalam penegakan hukum pada perkara terdakwa Irza saat ini.

“Kami merasa sedikit kecewa. Klien kami, Ajun, dituntut delapan bulan. Kami memohon agar majelis hakim juga mempertimbangkan rasa keadilan yang sama dalam perkara terdakwa Irza. Jangan ada diskriminasi hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan permintaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan hakim yang mulia, melainkan aspirasi murni dari pihak yang merasa dirugikan dan mengharapkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

*Jasmadi: Unsur Penggelapan Dinilai Terpenuhi, Uang Solar Rp600 Ribu Dipakai Judi Slot*

Sementara itu, Jasmadi menyoroti secara detail dugaan penggelapan yang berkaitan dengan penguasaan kendaraan dan uang operasional. Fakta yang terungkap di persidangan sangat mengejutkan.

Menurut dia, terdapat fakta yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam menilai hubungan kerja antara Irza dan Ajun.

“Pokok perkara dan unsur penggelapan itu, menurut saya, sudah terpenuhi. Mengapa? Karena hak klien kami saat itu dikuasai oleh Irza Prasetya, yaitu 1 unit mobil dan 1 unit truk, serta ada dikasih uang untuk beli solar sebesar Rp600 ribu malah untuk Rp540.000 habis untuk main slot judi online dan Rp60.000 untuk makan dan rokok,” ujar Jasmadi dengan tegas.

Dari situ, lanjut Jasmadi, terlihat jelas adanya unsur upah dan hubungan kerja yang sah, bukan semata-mata persoalan surat atau dokumen pinjam-memakai kendaraan.

“Dari situ terlihat adanya upah dan hubungan kerja, bukan semata-mata persoalan surat atau dokumen,” kata Jasmadi.

Ia juga menyinggung persoalan barcode bahan bakar subsidi yang disebut menjadi salah satu alasan dalam perkara tersebut. Menurut Jasmadi, apabila Irza mengalami kendala untuk mendapatkan barcode atau menggunakan kendaraan, semestinya kendaraan itu wajib dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya, yakni Ajun.

“Kalau memang tidak bisa memenuhi persyaratan barcode, seharusnya kendaraan dikembalikan kepada klien kami. Kalau uangnya sudah terpakai untuk judi slot, persoalan itu juga perlu dijelaskan. Mengapa kendaraan tidak dikembalikan saja? Ini yang janggal,” ujarnya.

Jasmadi menambahkan, menurut informasi yang diketahuinya, terdapat dua SPBU di kawasan Simpang Bandara yang dapat menjadi bagian dari konteks persoalan pengisian bahan bakar tersebut. Ia mempertanyakan alasan kendaraan tidak dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menyerahkannya apabila memang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, penilaian mengenai hubungan kerja, penguasaan kendaraan, penggunaan uang untuk beli solar, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tetap menjadi kewenangan mutlak majelis hakim berdasarkan dakwaan, alat bukti, dan fakta persidangan.

*Pertanyakan Uang Perdamaian Rp300 Juta Yang Sudah Diterima*

Selain persoalan kendaraan dan uang solar yang dipakai judi online, Desmond juga menyinggung secara serius kesepakatan perdamaian dalam perkara Ajun. Ia menyatakan pihaknya telah mengeluarkan uang damai yang jumlahnya tidak sedikit, yakni sebesar Rp300 juta yang, menurut keterangannya, telah diterima oleh pihak terkait dan ada bukti kuitansi penerimaannya.

Ia juga menyebut terdapat bukti penerimaan uang tersebut secara sah dan otentik.

Desmond mengatakan dokumen perdamaian dan persoalan pembayaran Rp300 juta itu telah dibahas secara tuntas dalam persidangan perkara Ajun sebelumnya. Karena itu, ia meminta fakta penting tersebut turut diperhatikan dalam menilai rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perkara Irza ini.

Ia juga mempertanyakan persoalan pembayaran yang menurut pihaknya belum diselesaikan sepenuhnya, meskipun uang perdamaian telah dikeluarkan dengan jumlah besar.

Desmond turut menyinggung kondisi korban dan meminta agar penilaian terhadap peristiwa pidana dilakukan dengan memperhatikan fakta mengenai akibat yang dialami korban, termasuk tingkat luka dan dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari korban.

Namun, ia menilai persoalan tersebut harus ditempatkan dalam konteks keseluruhan fakta persidangan dan tidak semata-mata didasarkan pada satu aspek saja.

*Meminta Keadilan Bagi Korban*

Desmond menegaskan pihaknya berharap majelis hakim yang mulia memberikan perhatian yang sama dan berimbang terhadap kepentingan korban maupun terdakwa.

“Keadilan itu bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban. Kami memohon kepada majelis hakim agar keadilan juga ditegakkan bagi klien kami sebagai korban yang sudah dirugikan secara materil dan moril,” kata dia mengakhiri.

Ia berharap majelis hakim mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, termasuk keterangan ahli, alat bukti, persoalan penguasaan mobil dan truk, penggunaan uang untuk beli solar yang malah dipakai judi slot, serta kesepakatan perdamaian Rp300 juta yang telah disinggung dalam persidangan sebelumnya agar keadilan benar-benar tegak di PN Palembang.

Pewarta: Agung